TUGAS AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT INVESTIGATIF
BY NIHMARULLOH AJI PRABOWO
1.
CPI - Corruption Perseption Index
Indeks persepsi korupsi sangat dikenal di indonesia dengan
atau tanpa pemahaman yang benar. CPI adalah indeks mengenai persepsi korupsi di
suatu negara ini diumumkan setiap tahunnya
oleh TI
-Lembaga yang melakukan kajian?
Lembaga Bank
Pembangunan Asia, Unit Intelijen Ekonomi, Konsultasi Risiko Politik dan
Ekonomi, Organisasi Kesehatan Dunia, dan
Komisi Pemberantasan Korupsi.
-Tujuan lembaga tersebut apa?
Untuk mengendalikan tingkat keuangan negara,
Untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi dari data pertahunnya,
Untuk melihat Kondisi kesehatan diseluruh dunia di masa pandemi covid 19
Untuk untuk menindakan itikad untuk korupsi yang dilakukan di
lembaga parlemen keuangan, dan melihat data pelaku yang melakukan korupsi
pertahunnya.
- Apa yg dikaji?
Negara asia maupun negara dunia yang di lihat dari skor dan
peringkat pembangunan keuangan di setiap negara di wilayah asia dan negara
dunia lainnya, melihat kondisi ekonomi dari tingkat pertumbuhan
pertahunnya, melindungi negara dari
tingkat kesehatan di dunia, dan melakukan pemberatasan korupsi yang semakin ada
di setiap tahun.
- Siapa yg dijadikan narasumber?
Seluruh Rakyat di wilayah asia dan negara di dunia, dan para
lembaga parlemen di asia dan indonesia.
-Hasilnya bagaimana?
Hasilnya lembaga melakukan kajian dengan melakukan
pengamanan dari tindakan tingkat
keuangan, kesehatan dan korupsi yang menimpa di wilayah negara di dunia.
-Bagaimana posisi Indonesia dalam
kajian tersebut?
Indonesia ada di posisi yang
cukup baik dari seluruh negara di dunia. Indonesia menunjukan penurunan CPI
dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Indonesia dilihat dari peringkat seluruh
dunia pada tahun 2017 sebesar 96 kemudian turun sampai peringkat 102 yang
menunjukkan bahwa indonesia lebih mengendalikan kasus korupsi dengan
mempertimbangkan tingkat anggaran pengeluaran negara untuk apbn dan indonesia
mempertimbangkan juga faktor kesehatan
di masa pandemi covid-19 dengan mengeluarkan semua anggaran negara untuk
kepentingan kesehatan dari pembelian vaksin dan alat apd untuk perawat dan
pasien penederita covid 19. Hal ini tidak membawa dampak baik dikarenakan
adanya juga praktek kecurangan dengan penggelapan uang dI masa pandemi
oleh mentri. Indonesia juga sudah
berhasil menangkap para petindak pelaku korupsi pada tahun 2020. Indonesia
turun skor -3 berada di bawah negara
argentina yang menandakan bahwa indonesa terus akan mencoba mengendalikan
tindakan korupsi yang terus ada setiap tahunnya. Indonesia dimasa pemimpin jokowi akan terus
menindak para koruptor yang melakukan korupsi di lembaga dan di bank akan
menindak keras dan hukuman pidana penjara maupun bisa hukuman mati.
Sumber: https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl
2.
GCB - Global Corruption Barometer
GCB merupakan survei
pendapat umum yang dilakukan sejak pertahun.
-Lembaga yang melakukan
kajian
-Policy&Institusional
Change
1. Better Institusional
Processes
2. Policy Adoption And
Amendment
3. Improved Enforcement
Of Policies
-Behavior Change
1. Anti Corruption
Activism
2. Community Action
3. Seeking Redress
again Corupption
-Outreach and Awareness
- Awarness dan Utrech
-Tujuan lembaga
tersebut apa?
1. Perubahan kebijakan
dan kelembagaan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan itu
lembaga antar
pemerintah, pemerintah, partai politik, dan bisnis memiliki semuanya
mekanisme, kebijakan,
atau undang-undang yang diperlukan untuk memperbaiki dan mencegah
korupsi, sanksi
perilaku korupsi, dan mempromosikan pemerintahan yang baik.
2. Perubahan perilaku.
Tujuan akhirnya adalah individu, komunitas, masyarakat sipil
organisasi dan gerakan
sosial bertindak secara sistematis untuk mempromosikan kebaikan global
pemerintahan dan
mencegah korupsi.
3. Perubahan
penjangkauan dan perubahan Tujuan akhir adalah perubahan di tingkat perbahan
atas tingkat tindakan korupsi dan penjangkaun sejauh mana tingkat kasus korupsi
dapat di dibrantas di negara tersebut.
- Apa yg dikaji?
Kebijakan yang mengukur
berapa persen tingkat korupsi yang ada dinegara yang dilakukan oleh pihak
parlemen dan lembaga swasta lainnya yang melakukan tindakan penggelapan dana.
3. Siapa yg dijadikan
nara sumber?
Lembaga parlemen di
negara seperti DPR, mentri, kepolisian dan pihak anggota swasta.
4. Hasilnya bagaimana?
Wawancara dilakukan berdasarkan telepon dengan menggunakan metode Random Digital Dialing (RDD) dengan kontrol kuota dalam pemilihan sampel dengan margin of error +/- 3.1% • Periode pengambilan data berlangsung pada 15 Juni hingga 24 Juli 2020 • Survei di Indonesia melibatkan 1000 responden rumah tangga (household) dengan usia di atas 18 tahun dengan latar belakang pendidikan, gender, dan lokasi yang beragam • Komposisi responden di Indonesia terdiri dari 50,3% perempuan dan 49,7% laki-laki serta persentase kelompok usia terbanyak 38,2% dalam rentang usia 26-35 tahun. • Responden survei tersebar di 28 provinsi yang mewakili lima pulau di Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tengara, Kalimantan, serta Sulawesi dan Maluku. • Sebanyak 772 responden berasal dari pedesaan (77,2%) dan 228 diantaranya berasal dari perkotaan (22,8).
5. Data tampilan GCB
dalam tahun 2017-2020.
-Bagaimana posisi
Indonesia dalam kajian tersebut?
1. Kinerja Pemerintah
dalam melakukan pemberantasan korupsi dianggap stagnan
Padahal hampir setengah
responden menilai tingkat korupsi meningkat selama satu tahun terakhir berada
di 65% GCB dibandingkan dengan negara lainnya, dan Lebih dari90%responden
merasa korupsi di tubuh Pemerintah merupakan masalah besar, jauh diatas rerata
Asia (74%).
2.Hanya 51% publik yang
disurvei menilai kinerja KPK cukup baik dalam satu tahun terakhir
Sejalan dengan tren
menurunnya tingkat kepercayaan publik Meski begitu, KPK memiliki modal sosial
besar karena lebih dari 90% responden tahu mengenai KPK, dan Kehadiran
Anti-Corruption Agencies (ACA) di Asia dianggap krusial dalam menopang agenda
pemberantasan korupsi, dimana tingkat penerimaan di Asia mencapai persentase
63%.
3. DPR dipersepsikan
sebagai lembaga terkorup di Indonesia
Sejalan dengan tren di
Asia, Parlemen merupakan institusi publik yang paling korup Dibandingkan
pengukuran GCB 2017, seluruhnya cukup turun signifikan, kecuali persepsi pada
Pemerintah Daerah yang naik 1%, Di Kepolisian dan Pengadilan, ada gejala
reformasi walaupun tidak signifikan.
4.Sebanyak 3 dari 10
responden mengaku pernah membayar suap ketika mengakses layanan public
Tingkat suap di
Indonesia tertinggi ke-3 diantara 17 negara Asia yang disurvei; tidak turun
signifikan dari hasil GCB 2017 Alasan membayar suap karena sebagai tanda terima
kasih (33%), memang diminta membayar biaya yang tidak resmi(25%), dan ditawari
agar membayar suap demi proses yang lebih cepat(21%) Lebih dari 90% mengakui
tidak pernah melaporkan praktik suap yang dialaminya, dan Selama pandemi
Covid-19, sebesar 97%responden tidak pernah memberikan suap
5. Pengalaman suap
masyarakat paling tinggi terjadi di layanan Kepolisian (41%), jauh diatas
rata-rata Asia (23%).
Pengalaman suap untuk layanan di Kepolisian, Dukcapil, dan Sekolah kembali naik dibandingkan GCB 2017 Rumah Sakit/Puskesmas merupakan layanan dengan pengalaman suap terendah (19%), namun tidak ada penurunan signifikan dari pengukuran sebelumnya, dan Mayoritas warga berusia muda mengaku pernah melakukan suap dalam satu tahun terakhir, yakni 18-24 (45%) dan 25-34 (30%) jauh diatas ratarata Asia (masing-masing 22% dan 19%).
6. Lebih dari 80%
responden yang disurvei menganggap koneksi pribadi penting #6 jika ingin
mendapatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik
Penggunaan koneksi pribadi untuk mengakses layanan publik di Indonesia merupakan proporsi tertinggi kedua setelah India 1 dari 2 responden pernah menggunakan koneksi pribadi dalam mengakses layanan publik selama satu tahun terakhir, dan Layanan publik untuk dokumen identitas paling banyak menggunakan koneksi pribadi (36%).
7. 1 dari 3 responden
mengaku pernah ditawari untuk menjualbelikan suaranya ketika Pemilu, baik
pemilihan Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah selama lima tahun terakhir
Mayoritas responden
yang pernah mengalami, mengaku pernah ditawari hingga satu sampai dua kali, dan
Tingkat vote-buying di Indonesia (26%) hampir dua kali lipat rerata Asia (14%).
8. Lebih dari setengah korban
pemerasan seksual yang mengakses layanan publik adalah perempuan
Sextortion adalah
penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan seksual dan sering kali
terjadi sebagai imbalan atas layanan publik, seperti layanan kesehatan atau
pendidikan. Bersifat korban langsung atau pernah mendengar Indonesia merupakan
negara dengan tingkat sekstorsi tertinggi di Asia (18%), diikuti dengan Sri
Lanka (17%) dan Thailand (15%), dua kali lipat diatas rerata Asia (8%),
Mayoritas responden yang pernah mengalami atau mendengar, mengaku pernah
ditawari dalam frekuensi satu sampai dua kali
Contoh:
1. Kasus dua petugas
polisi di Malang, Jawa Timur, pada 2016.
2. Mantan hakim, Setyabudi Cahyo, memeras
secara seksual dan divonis korupsi pada 2009 dan 2010.
3. Baru-baru ini , selama pandemi COVID-19,
seorang penumpang maskapai perempuan diperas secara seksual oleh dokter di
bandara sebagai imbalan untuk mendapatkan akses hasil tes COVID-19 yang cepat
9. Sebanyak hampir 60%
responden meyakini bahwa warga biasa dapat membuat perubahan
10. Kurang dari
setengah responden sadar bahwa dirinya memiliki hak atas akses informasi publiK
Sumber: https://www.transparency.org/en/gcb
3.
BPI - Bribe Payers Index
Bripe Payes Indeks
merupakan Beberapa negara
terkaya di dunia menutup mata terhadap korupsi. Ketika perusahaan mereka
menggunakan suap untuk memenangkan bisnis di luar negeri dan dibiarkan lolos
begitu saja, pemerintah secara efektif terlibat dalam mengekspor korupsi.
Indeks Pembayar Suap kami memberi peringkat negara-negara terkaya di dunia
berdasarkan kecenderungan perusahaan mereka untuk menyuap di luar negeri dan
melihat sektor industri mana yang paling banyak melakukan pelanggar. Indeks
tersebut didasarkan pada pandangan ribuan eksekutif bisnis senior dari negara
maju dan berkembang.
-Apa yg dikaji?
Transparency International meluncurkan Indeks Pembayar Suap 2011. Indeks tersebut
memeringkat 28 negara pengekspor internasional dan regional terkemuka
berdasarkan kemungkinan perusahaan mereka menyuap di luar negeri. Ini
didasarkan pada pandangan para eksekutif bisnis seperti yang ditangkap oleh
Survei Pembayar Suap Transparency International. China dan Rusia, yang menginvestasikan
US $ 120 miliar di luar negeri pada tahun 2010, dipandang paling mungkin untuk
membayar suap di luar negeri. Perusahaan dari Belanda dan Swiss dianggap paling
kecil kemungkinannya untuk menyuap.
- Hasilnya bagaimana?
Indeks Pembayar Suap (BPI), yang memeringkat 28 negara pengekspor terkemuka menurut kemungkinan perusahaan mereka membayar suap di luar negeri. Indeks tersebut didasarkan pada survei dengan 3.000 eksekutif bisnis dari negara berkembang dan maju.
Indeks tersebut
menunjukkan bahwa perusahaan dari Rusia dan China dianggap paling mungkin untuk
menyuap di luar negeri, sedangkan perusahaan dari Belanda dan Switzerlan paling
kecil kemungkinannya untuk membayar suap di luar negeri.
Hasil survei yang
digunakan untuk menghasilkan indeks tersebut juga mengungkapkan bahwa suap oleh
perusahaan di luar negeri merupakan praktik yang marak. Biasanya terjadi antara
perusahaan dan pejabat publik dan bertujuan untuk mengamankan tender publik,
menghindari regulasi atau memengaruhi kebijakan pemerintah. Yang paling rentan
terhadap suap adalah sektor pekerjaan umum dan konstruksi serta industri
ekstraktif. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa perusahaan juga cenderung
menyuap perusahaan lain.
Sebuah artikel oleh
Deborah Hardoon yang diposting di blog TI membahas hasil survei secara lebih
detail dan membandingkan skor BPI masing-masing negara dengan skor Indeks
Persepsi Korupsi (CPI) dan volume ekspor dan investasi mereka di luar negeri,
sehingga mengontekstualisasikan dampak ekonominya.
-Data yang ditampilkan
tahun 2011.
-Bagaimana posisi
Indonesia dalam kajian tersebut?
Indonesia berada di
urutan ke 25 yang melihatkan angka korupsi dengan skor 7.1 dalam tingkat
konservatisme di 153 menandakan bahwa negara indonesia cukup baik dalam mengatasi
masalah kasus suap korupsi di dunia. Indonesia juga pernah mengatasi permasalahan
dalam kasus suap menyuap di tahun 2020 pada kasus OTT Menteri Edhy Prabowo,
Terjerat Kasus Suap Izin Ekspor Benih Lobster
"OTT Menteri Edhy Prabowo, Terjerat Kasus Suap Izin Ekspor Benih
Lobster",
Sumber: https://www.transparency.ie/category/content-tags/bribe-payers-index
https://www.againstcorruption.eu/articles/2011-bribe-payers-index-launched/
https://nasional.kompas.com/read/2020/11/26/11000021/ott-menteri-edhy-prabowo-
terjerat-kasus-suap-izin-ekspor-benih-lobster?page=all
4.
PERC - Political and Economic Risk Consultancy
Political snd
economic: Risk melakukan kajian untuk menilai risiko politik dan ekonomi suatu
negara,. Perc menunjukan tingkat korupsi menurut persepsi eksekutif yang asing
tertentu.
-Lembaga yang melakukan
pengkajian?
Lembaga sektor swasta,
dan perusahaan go publik.
Tujuan lembaga tersebut
apa?
Lembaga eksekutif perusahaan
bertujuan untuk melindungi tugas dari sistem politik dan ekonomi yang ada di
sistem perusahaan dalam negara indonesia.
-Apa yg dikaji?
Tingkat korupsi dari
sektor bisnis, manufaktur dan industri.
-Siapa yg dijadikan
nara sumber?
Para pelaku karyawan,
manajer, direktur dan petinggi perusahaan lainnya.
-Data di tampilkan
tahun 2012-2020.
-Bagaimana posisi
Indonesia dalam kajian tersebut?
Indonesia memiliki tingkat
korupsi yang meningkat dari sektor bisnis sebesar 122,50 dibandingkan sektor
manufajtur sebesar 27,6 yang menandakan bahwa indonesia memiliki tingkat
ekonomi yang masih cukup relatif sedang.
Sumber: https://tradingeconomics.com/indonesia/competitiveness-rank
5.
GCI - Global Competitiveness Index
-Lembaga yang melakukan pengkajian?
-Tujuan lembaga
tersebut apa?
Lembaga negara-negara
di sektor dunia di asia maupun di amerika
yang melakukan tindakan bersaing untuk maju kedepan dari tingkat teknologi dan
industri. Lembaga negara mewajibkan untuk memberantas kasus korupsi pertahunnya.
-Apa yg dikaji?
Meskipun Indonesia masih berada di 50 besar, diharapkan dengan adanya competitive Index. Indonesia bisa mengevaluasi diri untuk lebih meningkatkan diri dan lebih meningkatkan segi environment enabling. Human capital product market hingga ecosystems innovative untuk bisa membuat kebijakan yang sesuai agar indonesia mampu untuk bersaing dalam masalah korupsi serta bisa bersaing dengan negara dunia lain dalam bidang ekonomi, teknologi dan produk brand asli indonesia.
-Siapa yg dijadikan
nara sumber?
Pemerintah indonesia,
dan pengusaha swasta yang memimpin perusahaan di indonesia.
-Hasilnya bagaimana?
-Data tampilan tahun
2020.
Indonesia pada tahun
2020 berada di posisi di 28 dalam bidang teknologi di bawah negara kanada yang
menandakan bahwa indonesia terus meningkatkan berkembangan IPTEK yang
membuat suatu teknologi baru berupa penemuan robot, alat pembantu untuk penyakit
sar-cov 19, dan penemuan vaksin merah putuh dari uji klinis di bandung oleh
cinovac,
Tidak ada komentar:
Posting Komentar