Tugas Kuliah Pengamatan Anti Coruption Agencies DI 6 Negara Asia

 

Nama Perusahaan (Anti Corrption Agencies)			Score CPI Pengamatan Tahun
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Singapore Corrupt Practices Investigation Bureau (1952)	85	84	84	85	85	85
Malaysia Anti Corruption Agency (1967)	50	49	47	47	53	51
Hongkong Independent Commision Against Corruption (1974)	75	77	77	76	76	77
Thailand Nasional Counter Coruption Commission (1999)	38	35	37	36	36	36
South Korea Korean Independent Commision Against Corruption (2002)	54	53	54	57	59	61
Indonesia Corruption Eradication Commission (2003)	36	37	37	38	40	37

Nama Perusahaan (Anti Corrption Agencies)	Rangking CPI Pengamatan Tahun
	2017	2018	2019	2020
Singapore Corrupt Practices Investigation Bureau (1952)	6	3	4	3
Malaysia Anti Corruption Agency (1967)	62	61	51	57
Hongkong Independent Commision Against Corruption (1974)	13	14	16	11
Thailand Nasional Counter Coruption Commission (1999)	96	99	101	104
South Korea Korean Independent Commision Against Corruption (2002)	51	45	39	33
Indonesia Corruption Eradication Commission (2003)	96	89	85	102

Pada Tabel dan Grafik diatas menunjukkan bahwa Negara Singapura menempati peringkat pertama di CPI Global dengan score pada tahun 2015 sebesar 85 dengan berubah setiap tahunnya, maka didapatkan score tahun 2020 sebesar 85 dan singapura menempati rangking di CPI Global ke 6 pada tahun 2017 sehingga berubah tahun di 2020 rangking ke 3 di dunia menandakan bahwa Singapura harus mendirikan Coruption Practices Investigation Bureau (CPIB) agar negara singapura dapat memberantas dan menurunkan kasus korpusi di negaranya. Berbanding terbalik dengan negara Indonesia bahwa kasus korupsi menempati peringkat lima di atas negara Thailand. Score CPI Global negara Indonesia pada tahun 2015 sebesar 36 terus mengalami perubahan pertahunnya, Maka score Indonesia di tahun 2020 sebesar 37 dan Indonesia memiliki peringkat rangking tahun 2017 sebesar 96 mengalami perubahan pertahunnya. Maka di tahun 2020 indonesia menempati rangking sebesar 102  yang menandakan bahwa Indonesia terus menurunkan kasus korupsi dengan mendirikan lembaga KPK. KPK merupakan perwujudan dari ratifikasi UNCAC dan cerminan kelemahan aparat kepolisian dan kejaksaan.

Berdasarkan evaluasi dari hasil koordinasi dengan instansi terkait yang dilakukan sepanjang tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya, Direktorat Hukum Bakamla RI melakukan analisis terhadap kondisi pengelolaan keamanan dan keselamatan laut di Indonesia, khususnya dari segi kewenangan hukum yang diberlakukan.

Menanggapi tantangan keamanan dan keselamatan laut yang terjadi saat ini, Bakamla RI berupaya memaksimalkan efektifitas dan efisiensi kegiatan patroli di laut. Dengan adanya kesepakatan leading sector kegiatan pengawasan keamanan dan keselamatan di laut, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan atas menurunnya kasus kecelakaan dan kriminal yang terjadi di laut.

“Hal itu dapat dicapai dengan menerapkan sistem single agency multitask, yang saat ini tidak hanya dipandang sebagai pengelolaan keamanan dan keselamat laut yang paling sesuai saat ini, namun juga telah banyak diterapkan oleh negara pantai di dunia seperti Amerika Serikat, Jepang, Filipina, dan Malaysia.

Kegiatan Rakernis dibagi dalam dua Cluster. Cluster pertama bidang kerja sama pertukaran data dan informasi dengan narasumber Direktur Data dan Informasi (Datin) Bakamla Laksma Bakamla Dwi Aris Priyono, S.T. Sedangkan Cluster kedua bidang kerja sama penegakan hukum dengan narasumber Kepala Unit Penindakan Hukum (UPH) Bakamla Laksma Bakamla Iman Wahyudi, S.IK., M.Si., M.H.

Sebagai pengantar kegiatan Rakernis Mitra Kerja sama Dalam Negeri, Direktur Kerja sama Bakamla sekaligus penanggung jawab kegiatan Laksma Bakamla Retiono Kunto H., S.E., memaparkan konsep rencana strategis (Renstra) kerja sama dalam negeri. Adapun kategori kerja sama dalam negeri yang dapat dilaksanakan adalah pertama, capacity building daerah, pemanfaatan sarpras, pengembangan masyarakat. Kedua, pertukaran data dan informasi untuk mendukung sistem peringatan dini. Ketiga, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Litbang. Dan keempat, operasi dan penegakan hukum.

Sumber: https://samudranesia.id/menuju-coast-guard-yang-bersistem-single-agency-multi-task/